| | | OPINI, 06-Ags-2008 08:44:47 WIB | | | Geliat PBB disimpang korupsi Djony Edward | Kaban sendiri dalam berbagai forum, pertemuan, wawancara, door stop, dan pertemuan Habib dan tokoh, berulang kali membantah bahwa dirinya tak pernah menerima uang seperti yang dituduhkan anggota Fraksi Partai Golkar Hamka Yandhu.
Menteri Kehutanan itu berdalih, Hamka sedang di bawah tekanan, sehingga ibarat orang terdesak, maka untuk mengurangi beban psikologis disebutlah sejumlah nama, termasuk dirinya.
Bagaimanakah akhir cerita aliran ‘dana suap’—DPR dan BI menyebut dana diseminasi—itu akan bermuara?
Dongkrak politik
Lepas dari proses hukum yang telah dimintakan klarifikasinya langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PBB merupakan partai kecil yang tengah berusaha mendongkrak perolehan suaranya. Langkah itu ditempuh setelah menyadari pada Pemilu 1999 PBB berhasil mendulang suara 1,94% (13 kursi), tapi pada Pemilu 2004 naik menjadi 2,62% (hanya saja perolehan kursi menurun menjadi 11 kursi).
Bandingkan dengan PKS yang melejit dari hanya mendapat dukungan suara 1,36% (7 kursi) pada Pemilu 1999, meloncat ke 7,34% (45 kursi). Maka pamor PBB benar-benar tengah dirundung duka, dalam riset yang digelar Lembaga Survai Indonesia (LSI) menunjukkan terjadi proses migrasi massa PBB ke PKS sebesar 9%. Lonjakan massa PKS justru dari migrasi massa PAN (17%), PPP (10%), PDIP (4%) dan Golkar (2%). (lihat tabel)
Praktis, PKS menjadi predator bagi PBB. Menyadari situasi ini PBB yang perolehan suaranya di bawah 3% terancam terkana electoral treshold. Maka mesin partai pun tak mau tinggal diam, disiapkanlah sebuah wadah baru guna mengantisipasi peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernama Partai Bintang Bulan (tetap dengan call sign PBB).
Untung saja KPU menerbitkan keputusa bahwa semua peserta Pemilu 2004 diperkenankan mengikuti Pemilu 2009 tanpa harus takut terkena ketentuan electoral treshold 3%. PBB pun melenggang dengan nama lama, Partai Bulan Bintang.
Persoalannya, mampukah PBB yang grafiknya menunjukkan penurunan bangkit kembali? Kalau melihat sepak terjang para pengurus PBB yang rata-rata adalah alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) dan Pelajar Islam Indonesia (PII), mestinya peluang untuk bangkit itu masih ada.
Pertanyaannya, dengan cara apakah PBB bisa bangkit dari keterpurukannya? Jika melihat berbagai pernyataan pengurus pusat maupun di daerah, PBB tetap konsisten menjual isyu syariah sebagai primadonanya. Sayangnya jualan syariah itu masih dalam bentuk kemasan lama, sehingga kecil kemungkinan untuk bangkit.
Tema ideologi Islam juga coba digadang-gadang untuk dapat mengatrol perolehan suara. Bahkan khusus PBB Kota Depok tak tanggung-tanggung, mantan Ketua DPD PKS Depok Saleh Marta Permana dan mantan Ketua DPC Kota Depok H. Asmawi sebagai ketua dan anggota KAPPU PBB. Karena itu PBB Kota Depok yang tahun 2004 hanya meraih 17 ribu suara dan tanpa kursi, tahun 2009 menargetkan suara 70%.
Sebuah target yang fantastis, tentu upaya yang harus ditempuh pun tidak ringan. Itu sebabnya MS Kaban sering menyambangi warga Depok guna mengatrol perolehan suara di Kota Belimbing itu.
Melalui underbow-nya Humanika, PBB juga berusaha mendekatkan diri ke lingkungan mahasiswa dan pelajar. Langkah mana yang dirasakan cukup intensif, walau daya tusuknya masih kalah agresif dengan gerakan tarbiyah yang menjadi mesin politik PKS di kampus.
Disimpang korupsi
Pendek kata, PBB tengah berupaya agar bangkit dari keterpurukannya. Persoalannya, upaya dan kerja keras mesin politik PBB yang sebagian besar di daerah komunal perkotaan, tidak semulus yang dinginkan.
Ketua Umum PBB MS Kaban kini tengah dirundung isu terlibat aliran dana BI ke DPR. Lepas dari benar tidaknya isyu tersebut, penulis sendiri menyangsikan hal itu terjadi, citra buruk sudah terlanjur melekat di partai Islam itu. Apalagi politik tak lepas dari masalah pencitraan, sehingga tudingan itu sedikit banyak dapat menggerogoti upaya yang tengah ditempuh para kader PBB untuk bangkit.
Karena itu menjadi penting bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercepat proses hukum kedua anggota kabinetnya (Paskah dan Kaban) sehingga ada keputusan cepat yang bisa ditempuh. Jika ternyata Presiden justru menjadikan isyu ini sebagai alat untuk menekan pesaingnya, MS Kaban yang juga dikabarkan bakal mencalonkan diri sebagai Presiden. Belum lagi isyu miring sejumlah pengusaha perkayuan yang juga dialamatkan ke Menteri Kaban, ikut menambah berat beban PBB.
Kalau isu KKN itu benar adanya, maka bisa dipastikan PBB akan terus mengempis. Sebaliknya jika isyu itu tidak benar, dan MS Kaban berhasil meyakinkan publik, maka boleh jadi suara PBB melejit kembali. Semoga PBB segera keluar dari persimpangan isyu korupsi ini! |
|
|
|
