| | | KABAR JIRAN, 16-Mei-2008 13:31:29 WIB | | | DPD tolak kenaikan harga BBM ‘10 Tahun lagi okey saja’ | JAKARTA, MONDE: Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bakal ditolak oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ketua DPD, Ginanjar Kartasasmita mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. “Kongkritnya DPD mengusulkan kepada pemerintah untuk menempuh berbagai langkah lainnya sebelum menaikkan harga BBM,” katanya kemarin.
Menurut diam DPD tidak setuju jika harga BBM dinaikkan saat ini, tetapi jika pemerintah menunda sampai kemampuan ekonomi masyarakat membaik, DPD dapat memahami keputusan menaikkan harga BBM.
“Sebetulnya DPD tidak setuju kalau dinaikkan sekarang. Kalau 10 tahun lagi, 5 atau 2 tahun lagi okey-okey saja. Sekarang ini ekonomi masyarakat dalam tekanan, kalau subsidi masih bisa dipertahankan ya dipertahankan lah,” ujarnya.
Di sisi lain, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan untuk mengelar rapat konsultasi antar pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi guna menyikapi rencana kenaikan harga BBM.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan Rapat Bamus memutuskan akan mengundang pimpinan fraksi, komisi 7 serta panitia anggaran untuk membahas rencana kenaikan harga BBM. Selain menghasilkan rapat konsultasi, Bamus juga memutuskan untuk mengagendakan jadwal interpelasi kenaikan harga sembako dalam rapat paripurna, Selasa depan (21/5).
Siapkan amankan
Sementara itu, tentara dan polisi disiapkan untuk mengamankan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) plus kepada sebanyak 19,1 juta rumah tangga miskin yang diprogramkan pemerintah menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Penyaluran BLT memang tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah, namun aparat siap membantu pelaksanaannya untuk pengamanan,” kata Wakil Kepala Polri Irjen Pol Makbul Padmanegara, kemarin seperti ditulis Antara.
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang mengatakan sesuai peran, fungsi, dan tugasnya, TNI siap untuk membantu mengamankan penyaluran BLT.
“Kita akan bantu kepolisian untuk mengamankan penyaluran BLT,” ujarnya.
Pemerintah akan menyalurkan program BLT plus sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Pemerintah juga terus melanjutkan program pengentasan kemiskinan yang sudah berlangsung.
Dengan BLT plus, tiap rumah tangga yang masuk kategori miskin mendapatkan uang tunai Rp100.000 per bulan bantuan komoditas pangan berupa minyak goreng dan gula.
BLT plus ini tetap didampingi program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan, yakni beras untuk rakyat miskin (raskin), asuransi kesehatan bagi rakyat miskin (askeskin), dan bantuan operasional sekolah.
Depsos akan mengelola dana safe guarding sebesar
Rp135,384 miliar atau 0,955% dari total BLT, yang dialokasikan lewat Depsos pusat Rp15,136 miliar, dinas sosial provinsi Rp11,911 miliar, dinas sosial kabupaten dan kota Rp30,168 miliar, dan kantor dinas sosial di kecamatan sebesar Rp78,170 miliar.
Data Depsos itu memuat 14 tahap persiapan program BLT di antaranya rapat persiapan penyusunan anggaran pada 6-8 Mei dan pencetakan kartu dan distribusi BLT ke RTS dilakukan pada 6-28 Mei 2008.
Pada 8 Mei, dikeluarkan surat permintaan Mensos kepada PT Pos Indonesia untuk mencetak kartu BLT 19,1 juta RTM, dan sekitar 11-12 Mei 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLT diterbitkan Dirjen Perbendaharaan, Depkeu.(JBBI) |
|
|
|
