| | | BERITA UTAMA, 28-Ags-2008 08:11:27 WIB | | | Wali dinilai demen tebar pesona LPJ APBD 2007 berapor merah | KOTA KEMBANG, MONDE: Sidang Paripurna DPRD Depok yang berlangsung kemarin, memutuskan persetujuan untuk menerima Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2007 (LPJ APBD 2007-Red).
Sebelum Ketua DPRD Depok, Naming D. Bothin mengetuk palu dan menandatangani persetujuan itu, dua interupsi (merupakan interupsi kali kedua dan ketiga dalam paripurna itu-Red) masing-masing dari Rintisyanto (Ketua Fraksi Partai Demokrat) dan H. Machrup Aman (Ketua Fraksi Partai Golongan Karya) mengatakan, bahwa paripurna kali ini belum mengagendakan kata akhir fraksi, apakah menerima atau tidak.
“Menurut FPD, paripurna kali ini content-nya baru catatan hukum yang harus diikuti dalam mengarahkan Raperda ini menjadi Perda. Itu sebabnya, FPD melalui juru bicara kami tadi [Murthada Sinuraya] menyatakan dalam kata akhir fraksi, tidak ada pendapat terhadap pertanggungjawaban ini,” tandas Rintisyanto.
Dalam kata akhir FPD, memuat catatan referensi bagaimana pertanggungjawaban APBD itu bisa disikapi.
Termasuk diantaranya, meminta waktu agar DPRD terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dari lembaga tersebut di APBD Depok TA 2007.
“FPD juga meminta agar dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007 ini, sudah melampirkan kekayaan atau aset daerah yang menjadi tanggungjawab dari setiap SKPD. Dalam artian, kami tidak melihat itu terlampir dalam Raperda ini,” kata Murthada saat mewakili FPD di mimbar.
Dari H. Machrup Aman juga menambahkan, bahwa paripurna ini dia nilai belum akan menegaskan apakah suatu fraksi menerima atau menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007.
“Dan hal [sikap] itu sudah dilindungi oleh peraturan yang ada,” tegasnya.
Bahkan FPG melalui penyampai kata akhir di Paripurna kemarin, Babai Suhaimi, banyak menyorot apa-apa yang wajib diperbaiki Pemkot Depok. Antara lain, program-program Pemkot yang mubazir seperti penerbitan media Warta Depok atau penempatan aparatur yang masih tidak proporsional dan profesional, tidak memperhatikan kompetensi.
“Bahkan kami melihat ada kesan Pemkot manipulatif dalam penginformasian kepada masyarakat. Dimana, selalu menyatakan melakukan efesiensi anggaran, padahal faktanya anggaran ada tapi tidak maksimal digunakan,” kata Babai.
Dari “fraksi merah” (FPDI Perjuangan), juga dengan tegas meminta hasil laporan dari BPK-RI untuk keabsahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
“Laporan kekayaan aset setiap SKPD tidak terlampir. Nilai kekayaan Kota Depok agar segera ditetapkan sesuai dengan PP no.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah, untuk penyusunan neraca keuangan,” kata penyampai kata akhir yang sekaligus Ketua FPDI Perjuangan, Siswanto.
Malah dari Sekretaris FPDI Perjuangan, R. Sugiharto, sebelum Paripurna dibuka resmi telah melakukan interupsi mengingatkan forum sidang agar melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan BPK, sebelum menerima pertanggungjawaban APBD.
“Terutama dalam penetapan aset yang angkanya mencapai 2,349 triliun. Karena angka tersebut akan menjadi dasar kekayaan neraca yang disusun Pemkot secara resmi bila pertanggungjawaban ini pada akhirnya disepakati. Nilai aset itu harus ditetapkan dulu fix-nya,” tandas Ugi, sapaannya.
Wali tebar pesona
Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) juga memberikan kredit rendah terkait Raperda itu. Melalui juru bicara yang juga merupakan Ketua FPAN Hasbullah Rachmad mengungkap sejumlah kegagalan dalam pelaksanaan APBD 2007.
Dicontohkannya seperti proyek Jl. PSP Sawangan (infrastruktur-Red) yang dijustifikasi gagal.
“Anggaran ada, material sudah datang di lokasi, tapi gagal dilaksanakan. Apakah itu arti efesiensi,” tukas Hasbullah.
Aleg yang pada Pemilu 2009 maju ke legislatif tingkat provinsi itu, juga menyesalkan kecendrungan Pemkot untuk menggunakan titik-titik posisi space iklan, untuk mempublikasi maupun menginformasikan program pemerintah.
“Maaf, itu sama saja Saudara-ku Walikota Depok keseringan tebar pesona. Padahal space iklan itu sangat bisa meningkatkan pendapatan daerah. Hal itu sungguh disayangkan FPAN,” tegas Hasbullah.
Kecendrungan SILPA yang terus menaik (2007 ini berkisar di angka Rp190 miliar, red), juga dinilai FPAN jauh dari ideal dengan fakta kehidupan masyarakat Depok. “Ini bukan efesiensi namanya,” kata Hasbullah.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) lebih melunak. Kata akhir yang dibacakan oleh Sjuhada, menerima LPJ dari eksekutif itu, dengan beberapa catatan saja.
“Penerbitan Warta Depok hendaknya dihentikan karena beritanya bukan berita baru,” ujar Sjuhada.
Isi rapor Pemkot yang sudah cenderung merah itu bertambah lagi, di saat 12 kader PKS dalam fraksi juga membubuhkan catatan kritis dalam sikap menerima Raperda.
“Sebagaimana kita pahami pada setiap penyusunan anggaran selalu dikeluhkan defisit anggaran yang diusulkan oleh masyarakat dan masing-masing SKPD, namun di akhir tahun anggaran selalu terjadi surplus atau sisa anggaran lebih,” ujar Nuri Wasisaningsih, juru bicara FPKS kemarin.
Dia menandaskan FPKS mendorong agar hal ini menjadi perhatian bersama untuk menyusun anggaran yang lebih akurat, produktif dan bertanggungjawab.
Dicontohkannya, pada beberapa kegiatan seperti di Setda, dimana anggaran yang gagal serap atau diluncurkan seperti dalam hal kegiatan pendataan tanah.
Mohon maaf
“Kinerja perencanaan serta koordinasi dan komunikasi lintas SKPD harus ditingkatkan,” ucap Nuri.
Menyikapi semua itu, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail dalam sambutannya mengucap syukur atas semua catatan-catatan yang diberikan oleh semua fraksi di DPRD.
“Memang masih banyak yang harus sama-sama kita perbaiki,” ujar Nur mengawali isi sambutannya.
Dia sempat menanggapi sejumlah proyek yang dikatakan gagal. “Seperti penerbitan bulanan Warta Depok. Hal itu lebih bersifat pemerintahan dan tidak bersifat popular,” tepis Nur.
Dipaparkannya, Warta Depok diproyeksikan untuk para pemangku jabatan tingkat kecamatan, kelurahan dan tokoh masyarakat. Ini untuk lebih memperkenalkan program-program pemerintah,” ujar Walikota.
Di akhir sambutan Nur, ucapan permohonan maaf mewakili segenap Muspida kepada masyarakat Depok dihaturkan.
“Selamat menunaikan ibadah Ramadhan. Mohon maaf lahir dan bathin,” tutup Nur sebelum salamnya meninggalkan mimbar.(mr) |
|
|
|
