| | | BERITA UTAMA, 12-Mei-2008 12:28:55 WIB | | | PKS Gelar syukuran Hade ‘Bujet pendidikan Jabar 20%’ | BEJI, MONDE: Gubernur Jawa Barat terpilih, Ahmad Heryawan menjanjikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBD Jawa Barat mendatang. Hal ini diungkapkannya dalam acara syukuran dan silaturrahmi dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, di Wisma Makara UI, kemarin.
“Saat ini salah satu persoalan besar yang dihadapi Jawa Barat adalah masalah pendidikan,” ujar Heryawan dalam acara yang digelar oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Depok itu.
Menurutnya, untuk Kota Depok dan Bekasi, angka Indek Prestasi Manusia (IPM) memang termasuk tinggi. “Namun Jawa Barat bukan hanya Depok dan Bekasi. Masih ada daerah lain yang yang kualitas sumber daya manusianya sangat rendah,” ujar Heryawan.
Karena itu dia berani menjanjikan untuk menganggarkan sebesar 20% dari seluruh anggaran APBD Provinsi Jawa Barat mendatang, karena menurut Heryawan, pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pembangunan.
Dia menambahkan, saat ini di Jawa Barat terdapat sekitar 4,5 juta murid SMP. Sementara jumlah siswa SMP hanya 1,5 juta. “Apa yang salah dengan ini? Apakah karena banyak lulusan SD yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, atau karena jumlah dan daya tampung SMP yang tidak mencukupi,” ujarnya.
Selain itu, kata Heryawan, beberapa persoalan penting yang masih dihadapi Jawa Barat adalah tingginya angka kematian anak, padahal jumlah bidan di Jawa Barat termasuk banyak.
“Setelah diteliti, ternyata banyak mahasiswa lulusan dari akademi kebidanan yang tidak mau bertugas di daerah dan desa terpencil,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, katanya, perlu dilakukan bebrbagai terobosan baru. Diantaranya menyediakan beasiswa kebidanan untuk desa dan daerah terpencil tersebut, agar para bidan nantinya mau bertugas di sana.
“Selama ini pendekatan dan terobosan terhadap berbagai masalah itu banyak yang kurang tepat.
Kendati telah dipastikan menjadi Gubernur Jawa Barat mendatang, dan tinggal menunggu pelantikan, namun ternyata Ahmad Heryawan belum mampu memaparkan program dan rencana kerjanya secara jelas.
Saat Monde menanyakan apa yang akan dilakukannya dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Heryawan hanya menjawab bahwa program 100 hari akan dibeberkan setelah pelantikan pada 13 Juni mendatang.
Demikian juga saat ditanya langkahnya jika program-program Pemprov diganjal oleh DPRD provinsi. Lagi-lagi Heryawan tidak memberikan rincian yang jelas. “Insya Allah tidak akan diganjal,” tuturnya.
Sementara itu Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang turut hadir dalam syukuran tersebut mengharapkan agar setelah terpilihnya pasangan Hade, maka penetapan APBD Provinsi Jabar bisa lebih cepat dari biasanya.
“Selama ini penetapan APBD sering terlambat. Akibatnya penyerapan APBD oleh daerah tingkat II juga terlambat. Pembangunan jadi terhambat karenanya,” tutur Nur Mahmudi.
Menanggapi hal tersebut, Heryawan hanya menjanjikan akan mengajukan rancangan APBD lebih cepat dari biasanya. “Mudah-mudahan sekitar November atau Desember APBD Provinsi sudah diputuskan. Tentunya dengan komitmen dan kerja keras semua pihak,” katanya.
Dalam acara tersebut, Heryawan sempat menyinggung mengenai hubungan antara DKI Jakarta dan daerah perbatasan Jawa Barat. Dia mengatakan akan meminta Pemprov DKI untuk meningkatkan bantuan kepada daerah perbatasan seperti Depok, Bekasi dan Bogor.
“Harus ada kerjasama yang kuat dan harmonis antara DKI Jakarta dengan daerah perbatasan, termasuk Depok. Jika selama ini bantuan untuk masing-masing daerah hanya Rp5 miliar, maka saya akan minta Pemprov DKI untuk meningkatkan bantuannya,” tutur Heryawan.
Sementara itu Ketua DPW PKS Jawa Barat, Taufik Ridlo dalam acara itu mengharapkan agar pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sebagai pemimpin baru di Jawa Barat bisa menciptakan program yang bermanfaat untuk kemaslahatan seluruh masyarakat dan semua golongan.
“Ahmad Heryawan saat ini bukan lagi mirik PKS, tapi pemimpin semua masyarakat Jabar. Seharusnya beliau juga mengayomi semua elemen masyarakat, karena persoalan di Jawa Barat tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok,” katanya.(van) |
|
|
|
