| | | OPINI, 24-Jul-2008 08:51:04 WIB | | | Dilematika nuansa politik | Pesta demokrasi Pemilihan Umum 2009 sudah menanti di depan mata jutaan rakyat Indonesia. Momentum historis setiap lima tahun untuk menempatkan suara rakyat dalam pemerintahan. Euphoria demos dan cratos sebagai media untuk menempatkan hak-hak dasar kemanusiaan, yaitu keinginan hati dan pencapaian cita-cita madani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemberlakuan sistem multi-partai di Negara kita disadari sebagai wujud dari beragamnya warna aspirasi dari para elite politik di tanah air. Walau pun tanpa disadari, hal tersebut semakin memperbesar pluralisme dalam bangsa ini.
Seperti umumnya, partai-partai yang akan akan bertarung nanti kembali mengusung jargon dan mimpi-mimpi indah sebagai pesonanya untuk mendapatkan tempat dalam hati masyarakat.
Seperti perang terhadap kemiskinan dan kebodohan, realisasi dan revolusi agraria, atau pun kesehatan dan kesejahteraan. Semua ini adalah bargaining politik yang dilakukan dalam rangka program kerja jangka pendek dan program jangka panjang.
Yang menjadi pertanyaan dalam benak kita, mengapa dalam perjalanan satu abad Kebangkitan Nasional Indonesia belum bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa?
Lantas, bagaimanakah selama ini peran partai politik dalam kerangka legislatif di Tanah Air? Kecenderungan untuk menilai kinerja partai-partai di Indonesia adalah tugas dari konstituen.
Selama ini partai-partai politik di Indonesia telah lupa terhadap prinsip hakikinya. Partai-partai di negara kita melenceng jauh dari esensinya sebagai media pembelajaran politik bagi masyarakat, mereka justru menjadikan partai sebagai kendaraan atau media untuk menuju kursi kekuasaan. Dan ketika parlemen telah dicapai, para wakil rakyat tersebut terlihat kesulitan untuk bersinergi dengan suara yang diembankan kepadanya.
Arogansi dan primordialisme kedudukan menciptakan jurang yang dalam memisahkan antara rakyat dan para wakilnya. Tidaklah mengherankan apabila kemudian terjadi ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat dalam menyikapi sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan mereka.
Krisis kepercayaan
Skeptisme rakyat kemudian melahirkan krisis kepercayaan terhadap para perwakilannya di parlemen.
Pilkada Gubernur yang terjadi di Jawa Barat misalnya, mayoritas pemilih mengambil keputusan untuk tidak menggunakan hak suaranya atau lazim disebut golput. Golput adalah fenomena wajar dalam sebuah proses negara demokrasi, tetapi menjadi sangat tidak wajar apabila Golongan Putih menjadi suara terbanyak dalam implementasinya.
Dalam suatu diskusi, H.Agus Kurnia, tokoh dalam IPTP (Ikatan Persaudaraan Tatar Pasundan) menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi dalam Pilkada Gubernur Jawa Barat adalah wujud dari hancurnya kepercayaan para pemimpin di mata masyarakat.
“Mungkin ini adalah buah dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja elite pemerintah daerah yang selama ini terpendam,” ujar beliau.
Keprihatinan atas fenomena ini menjadi sebuah tanda tanya besar dalam bangsa ini. Di tengah krisis multidimensi yang melanda negeri ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merosot hingga ke titik terendah. Sebaiknya kita semua mau belajar dan berani mengintrospeksi diri atas semua kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Partai-partai politik segera membenahi diri agar kembali pada esensinya sebagai jalur kerakyatan yang berani jujur dan berkomitmen. Lupakan paradigma-paradigma lama yang usang dengan meningkatkan citra yang baik bagi masyarakat. Masyarakat tidak butuh janji manis melainkan langkah besar yang visioner, berani, dan implementasi program yang jelas dapat dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia.
Sudah saatnya kita semua memikirkan nasib dan masa depan bangsa ini dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh demi kedaulatan Negara Republik Indonesia. Selamat berjuang untuk para partai peserta Pemilu 2009.
Buktikan bahwa telah tiba saatnya bagi bangsa Indonesia untuk melakukan sebuah lompatan besar menuju gerbang kemenangan bersama atas kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. |
|
|
|
