Print“Untuk itu Komisi D mengajak pengelola KBIH dan IPHI dalam kunjungan kerja ke DPRD tingkat I provinsi Jawa Barat, Rabu mendatang,” ujarnya kepada Monde, pekan lalu.
Menanggapi kebijakan Depag mengenai penurunan kuota calhaj Depok tahun 2008 hingga 50% menjadi 1.203 orang, Imam menilai kebijakan tersebut sangat-sangat merugikan masyarakat Depok di tengah tingginya kesadaran dan minat warga untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun.
“Padahal, semestinya kuota haji asal Depok ditambah, bukannya lantas dipangkas (turunkan) sampai 50%,” tegasnya.
Kalau memang ada kuota haji Depok harus diturunkan, menurut dia, seharusnya kebijakan yang tidak populer itu jangan diberlakukan pada saat kuota haji Depok sudah terpenuhi.
“Kebijakan Depag ini saya kira tidak bisa diterima, apalagi berlaku pada tahun ini juga. Lantas mau diapakan calhaj terkena pangkas tersebut. Hal ini, yang harus dipikirkan Depag,” paparnya.(mj)