PrintKetika ditanyai wartawan apakah pemerintah Kota Depok memiliki program mengantisipasi kenaikan harga BBM misalnya dengan menggelar operasi pasar (OP) sembako, walikota Depok menegaskan bahwa Pemkota Depok tidak memiliki kewenangan untuk menggelar OP.
Namun Pemkot Depok selalu siap untuk menyukseskan program pemerintah pusat untuk menstabilisasi harga.
“OP memang bukan kewenangan Pemkot, namun kami siap untuk menyukseskan program untuk menstabisilasi harga misalnya saat ini Pemkot Depok menggelar OP minyak goreng yang diberikan kepada warga masyarat yang memang perlu,” ungkap Nur Mahmudi seusai pelaksanaan nikah massal di puri Agung Pancoran Mas, kemarin.
Namun hal yang paling penting, katanya, adalah warga memperkokoh sikap pribadi dengan pola hidup tidak boros yaitu dengan memilih makanan yang tepat, berkualitas, namun tidak mahal, serta mencintai produk dalam negeri sehingga bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat Indonesia sendiri.
Menurutnya, sebagai kota yang berbatasan langsung dengan ibukota Negara, seharusnya Depok tidak terkena dampak karena Depok memiliki banyak peluang untuk melakukan perputaran perekonomian.(m-9)