Print“Artinya biar pun kita berbeda, sesungguhnya kita adalah satu dan tiada kewajiban mendua,” tuturnya.
Konsep pluralisme seorang pujangga di tangan Majapahit, seorang bhayangkara negara dengan sumpah Palapa-nya itu kemudian diterjemahkan menjadi penaklukan wilayah yang mengekspresikan semangat ekspansionistik dan hegemonik yang sentralistik.
Jika bangsa Indonesia mengakui secara jujur, sesungguhnya konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa sebagai dampak euforia reformasi.
Saat ini dalam pengamatan Sultan bangsa Indonesia terlalu memitoskan Sumpah Palapa Gajah Mada, yang dipersepsikan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, padahal waktu itu kesatuan nusantara dilakukan dengan cara penaklukan untuk memperluas jajahan dan meningkatkan hegemoni kerajaan Majapahit.
Sebagai contoh, ketika membaca lembar karya Rakawi Prapanca, dalam Negarakertagama, disebutkan bila ada yang melawan perintah Majapahit, maka mereka didatangai pasukan ekspedisi Jaladi mantry yang tak terbilang jumlah dan mashur namanya untuk ditiadakan sama sekali.
“Dalam bahasa Jawa kuno disebut Wicirma Sahana, sebelum era reformasi nasihat dan warisan Majapahit itu dijalankan dengan teliti ketika memadamkan pemberontak di daerah,” katanya.
Untuk membangun kembali persatuan dan kesatuan bangsa, dilakukan dengan cara pendekatan budaya. Bhineka Tunggal Ika dan beragam budaya etnik teranyam bagai serat yang saling menguatkan.
Dari visi kita sekarang, Sumpah Palapa itu bertolak belakang dengan aspirasi bangsa pluralistik. Pada abad 20 ditegakan melalui Sumpah Pemuda.
Pengalaman mengajarkan bahwa bukan semangat kemanunggalan yang berpotensi, melainkan persatuan dan kesatuan yang kuat.
Inilah yang lebih menjamin persatuan dan kesatuan, serta integrasi nasional yang sustainable.
“Untuk menyelamatkan negeri ini, kita harus berani melakukan rethinking dan reshaping terhadap paradigma pembangunan dengan mengendapkan nilai-nilai budaya yang mewujudkan perilaku ekonomi dan politik,” tandasnya.
Momentum sejarah bangsa Indonesia, melintas simpul-simpul 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, 10 tahun Reformasi dan 63 tahun Proklamasi Kemerdekaan.
Ironisnya dalam lintasan sejarah penuh makna itu bangsa Indonesia masih dibelenggu kemiskinan, pengangguran dan dibelit tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan yang rendah.
Jika harga BBM dinaikkan, jumlah orang miskin yang pada tahun 2007 besarnya 37,17 juta, dapat dipastikan akan meningkat tajam.
“Akar kemiskinan kita selama ini bukan disebabkan oleh pejabat yang kurang amanah, tetapi bersumber pada akar paradigma pembangunan itu sendiri,” ungkapnya.
Untuk melakukan aksi dan bukan sekadar mengejar dan mempertahankan posisi. Aksi itu adalah tindakan yang dilandasi prinsip “Kehilangan harta berarti tak kehilangan apa-apa, kehilangan nyawa berarti kehilangan sebagian, kepercayaan berarti kehilangan segalanya”
“Saya percaya bahwa kebangkitan bangsa Indonesia harus dimulai kesepakatan kita untuk menghargai pluralisme, dan menjadikan kebudayaan sebagai koordinat paradigma pembangunan nasional,” demikian Sultan.(k-1/alp)