Print“Rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM diperkirakan dapat memicu bertambahnya kaum miskin di Depok,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Depok R. Sugiharto kepada Monde kemarin.
Data sebelumnya menyebutkan warga miskin di Depok mencapai 137.000 jiwa dari 1,4 juta penduduk kota ini. Umumnya, mereka berada di kelurahan-kelurahan yang kategori tertinggal.
Dia menjelaskan tidak tertutup kemungkinan warga miskin di kota ini melonjak menjadi 274.000 jiwa, apalagi tidak sedikit perusahaan yang selama ini menjadi gantungan terancam gulung tikar.
Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Wahyudi menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang tidak populer di era reformasi yang saat ini genap berusia 10 tahun.
Dia berpandangan, reformasi berlaku bagi setiap lapisan masyarakat dan harus mengarah kepada kebaikan sehingga kebijakan untuk masyarakat harus menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan warga.
“Reformasi harus lebih mementingkan masyarakat. Kebijakan yang tidak populer di masyarakat seperti kenaikan BBM, mahalnya biaya pendidikan dan lain-lain harus dikaji lebih mendalam,” katanya.
Kepala Bagian Infokom Kota Depok Dadang Wihana mengatakan kebijakan menaikkan BBM sepenuhnya di tangan pemerintah pusat, sementara daerah hanya menerima dampaknya.
Sementara, Menko Kesra Aburizal Bakrie menyatakan kenaikan harga BBM diikuti dengan penyaluran dana BLT (Bantuan Langsung Tunai).
Menurut dia, beban kenaikan harga BBM akan ditanggung oleh mereka yang mampu, sementara rakyat miskin akan berkurang karena adanya BLT.
Tuntut SBY
Menurut dia, Pemkot Depok akan melakukan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) secara tepat sasaran, operasi pasar dan program meringankan kaum miskin lainnya.
Kemarin ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera merealisasikan Tujuh Gugatan Rakyat (TUGU Rakyat).
Humas BEM UI Habibie mengatakan aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya (Monde, 09/05) karena belum ada tanda-tanda bahwa SBY-JK bakal menjawab tuntutan mereka. “Poin-poin TUGU Rakyat telah disampaikan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, bentuk perwujudan reformasi bangsa yang dinilai belum terealisasi secara utuh, mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI mendeklarasikan Tujuh Gugatan Rakyat.
Tujuh poin yang dinilai mampu mengembalikan perubahan sistem perekonomian bangsa a.l. Nasionalisasi aset strategis bangsa, mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan bermutu, terjangkau dan merata dan menuntaskan kasus BLBI dan kepastian hukum mantan pemimpin Orde Baru (alm) Soeharto.
Pernyataan sikap yang tertuang dalam konsep TUGU RAKYAT itu, merupakan hasil konferensi BEM seluruh Indonesia yang berlangsung pada 21 hingga 23 Maret 2008 bertempat di Depok, Jawa Barat.
Di sisi lain, aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM dan 10 tahun reformasi berlangsung ricuh. Penyebabnya, foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla dibakar.
Aksi bakar-bakaran foto ini berlangsung di depan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Saat itu, polisi menyemprotkan gas air mata. Namun, para demontran tidak mau surut, mereka terus melakukan aksinya.
Selain membakar foto SBY dan JK, pendemo juga membakar foto Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Meski ricuh, aksi ini tidak membuat polisi menangkapi para pendemo, sebaliknya para aparat keamanan itu terus memantau aksi mereka dari kejauhan. Hingga pukul 15.35 WIB, para demonstran masih melakukan orasi.
Wapres Jusuf Kalla menilai aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM masih wajar.
“Ya, namanya juga negara demokrasi, boleh mengeluarkan pendapat. Selama itu aman, selama itu damai, tidak ada soal.”(ina/k-1/mr/jbbi)